PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: Pemerintah Dorong Skema KPBU

 JAKARTA -- Pemerintah berharap dapat menggencarkan skema availability payment (AP) pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga dapat membangun infrastruktur yang lebih berkualitas tanpa memberatkan APBN.

KPBU adalah skema pembayaran secara berkala oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso mengatakan, pihaknya berharap akan lebih banyak lagi pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi pembengkakan biaya, penundaan masa konstruksi, dan kualitas pelayanan yang rendah.

"Jadi kita istilahnya meminjam kemampuan pihak swasta, jadi lebih baik [kualitas infrastukturnya]," katanya, di Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Dalam skema KPBU ini, katanya, BUP melakukan perencanaan, pengerjaan hingga pengoperasian proyek infrastruktur tersebut. Walaupun begitu, pemilik dari proyek infrastruktur tetap berada di tangan pemerintah. "Jadi, tidak sama dengan privatisasi," imbuhnya.

Selain itu, Bramantio menjelaskan, pemerintah tidak lagi mengeluarkan dana untuk belanja modal yang besar. "Kita hanya membelanjakan untuk memastikan infrastruktur itu layanannya tersedia," kata Brahmantio.

Dengan skema tersebut, pemerintah juga tidak lagi mengeluarkan belanja modal yang begitu besar pada awal konstruksi. "Jadi dari sisi pengeluaran sangat membantu mengurangi beban defisit yang dalam," imbuhnya.

Adapun, sejauh ini sudah ada 9 proyek yang bernilai Rp90,1 triliun yang telah menggunakan skema KPBU, 7 proyek bernilai Rp21 triliun yang digiring ke skema KPBU, dan 6 proyek baru yang dipersiapkan dengan skema KPBU.

Berdasarkan catatan Bisnis, meskipun skema tersebut sangat membantu bagi pihak pemerintah, pihak investor masih banyak yang enggan untuk bergabung.

Pasalnya, sejumlah proyek yang ditawarkan dinilai tak memiliki skala ekonomi sehingga menahan investor untuk menanamkan modalnya.

(Achmad Aris)


LINK : http://finansial.bisnis.com/read/20180415/9/784413/pembangunan-infrastruktur-pemerintah-dorong-skema-kpbu
Published on 2018-04-16 08:03:11 (GMT +7)

Global Info Regional

Global Info Currency

Global Info Commodity

Links

INFO

PT. Waterfront Sekuritas Indonesia
Memberikan layanan atas transaksi
Repurchase Agreement (REPO)"